Samarinda, Kompas - Indonesia meminta Malaysia menyelesaikan sengketa di 10 lokasi perbatasan darat di Kalimantan. Penyelesaian, yang direncanakan berlangsung pada Desember 2009, amat diperlukan. Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
10 komentar:
hu hu sebahagian kalimantan? besar tuh! Malaysia Boleh! itu bukan klaim nama nya mas, itu cuma memberitahu tanah terbiar itu milik Malaysia. kalo milik JAWA kan susah, jauh dari ZAKARta. nanti harga BBM nya melambung terus,mungkin sekitar Rp50,000 per liter. Jadi jgn di klaim donk ya milik JAWA. Biar aja jadi milik Malaysia, kami bisa majukan. he he he
sutarto @ Sabtu, 7 November 2009 | 10:33 WIB
tlg dong cicak VS buaya jgn dikn media publik perhatikan jg tuh wil perbatasan yang diklaim "m", al'y M anggap enteng bangsa kita,kyk"y ng ckp ya spadan diambl.
Sigit @ Sabtu, 7 November 2009 | 09:40 WIB
kayak gtu koq katanya dibilang sodara. sodara macam apa tuch...?!?!?!?
Johanes @ Sabtu, 7 November 2009 | 09:04 WIB
Kendala utama dan pertama adalah jalan . Jika bangsa Indonesia tak mau kehilangan wilayah lagi maka jawabannya adalah percepatlah pembangunan trans Kalimantan .
bagas @ Sabtu, 7 November 2009 | 08:01 WIB
Ya seharusnya koramil dan kodim berada di perbatasan darat kita,sambil mempertahankan negara,mereka bisa sekaligus membangun daerah, dijamin si M ngacir.
sofian sembiring @ Sabtu, 7 November 2009 | 07:13 WIB
Ngapain tentara bercokol mengelilingi kota-kota, alokasikan saja keperbatasan karena tentara dibentuk utk menjaga intervensi dari luar, bukan memelototi raky
sekadar 6 komentar dari warga JAWA.
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
Pelakon hamil di Lombok
Oleh Amir Abd Hamid
KUALA LUMPUR: Artis remaja yang dilarikan kekasihnya ke Lombok, tiga bulan lalu, disahkan berada di pulau timur Indonesia itu dan mengandung beberapa minggu selepas mereka dipercayai berkahwin sebaik tiba di pulau itu.
Berita mengenai artis berkenaan, Salsabila Yunan, 15, atau dikenali sebagai Bella mengandung disahkan dua wakil Migrant Care yang menemuinya di Kampung Bara Bali, Lombok Tengah, petang kelmarin.
Wakil Migrant Care, Alex Ong, berkata Bella sihat dan dia kini hamil selepas dinikahkan dengan lelaki bernama Hafiz oleh imam kampung berkenaan dikenali sebagai Haji Makmur.
“Wakil Migrant Care di sana (Lombok) tidak tahu bila Bella bernikah kerana dia tidak banyak bercakap. Bella agak terkejut dan wakil kami cuba memujuknya supaya pulang. Kami memberitahu keadaan ayahnya yang uzur di negara ini,” katanya ketika dihubungi, semalam.
Sementara itu, bapa Bella, Yunan Mat Ayat, 77, berkata jika benar anaknya mengandung, dia masih sanggup menerima kepulangannya.
“Bella anak kesayangan saya dan dia ditatang bagai minyak yang penuh sejak kecil.
“Saya sakit dan sudah tua. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, saya berharap sangat dapat bertemu anak saya itu dalam apa jua keadaannya,” katanya.
Yunan berkata, dia sudah diberitahu mengenai perkahwinan anaknya dengan lelaki yang membawa Bella ke pulau berkenaan, beberapa hari lalu.
Malah, katanya, Bella ada memberitahu mengenai perkara itu ketika mereka berbual melalui telefon pada 23 Oktober lalu.
Yunan yang dihubungi malam tadi berkata, jika sudah ditakdirkan sedemikian, dia akan tetap menerima Bella seadanya walaupun berbadan dua.
Namun, pesara itu mengakui berat hati untuk menerima Hafiz sebagai menantu.
“Anak yang dikandung Bella akan saya terima dengan reda. Lebih penting, dia pulang kerana saya sudah uzur dan terlalu merinduinya.
“Sejak dia dalam tahun tiga sekolah rendah selepas arwah isteri kedua saya meninggal dunia, anak tunggal daripada perkahwinan kedua saya itu dijaga dengan baik dan penuh kasih sayang.
“Saya sangat faham dengan Bella. Dia amat manja, malah makan pun memilih. Di rumah, dia suka makan burger pada malam hari tetapi entah bagaimana dia menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lombok,” katanya sedih.
Menurutnya, dia turut melakukan solat hajat dan meminta bantuan ahli agama serta orang ramai dengan harapan Bella akan pulang ke negara ini dengan selamat.
Kisah Bella dilaporkan Harian Metro pada 31 Oktober lalu apabila Yunan mengadu kehilangannya dipercayai dilarikan seorang lelaki penduduk asal Pulau Lombok dikenali sebagai Hafiz ke Kampung Bara Bali, Lombok Tengah.
Susulan itu, dua pertubuhan bukan kerajaan (NGO) iaitu Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care serta Kijang Care bersedia membantu menyelamatkan pelajar tingkatan tiga Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kampung Batu Muda di sini.
Antara drama yang pernah dilakonkan Bella sebagai pelakon tambahan ialah Gerak Khas, Renjis, Ke Syurga Cinta dan iklan Ribena.
http://www.hmetro.com.my/Saturday/BeritaUtama/20091107112458/Article
tak habis2 kisah warga JAWANESIA me MALING anak dara Malaysia!!!
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
wah gak salah neh mas? ini form untuk komentar, bukan untuk posting berita.
kalo mau post berita, silahkan post di blog anda.
hehe.. sia-sia saja post berita begitu. gak bakal laku disini ...
bodohnya malon-malon ini.
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
ade aq kesah
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
bodoh betol anjing tuh
AKU ROGOL MAK LO BARU LO TAHU..HA3
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
FUCKING INDONESIA
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
bodoh lagi org indon, ha ha ha
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
wah gak salah neh mas? ini form untuk komentar, bukan untuk posting berita.
kalo mau post berita, silahkan post di blog anda.
hehe.. sia-sia saja post berita begitu. gak bakal laku disini ...
BLOK INI YG G LAKU SEBENARNYA, G ADA PENGUNJUNG DARI JAWANESIA!
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
kalo emang gak laku ngapain lo ikutan nongol n komen..
dasar oom ni malingsialll
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
'kalo emang gak laku ngapain lo ikutan nongol n komen..
dasar oom ni malingsialll'
aku ikutan sbb untuk mempertahankan Malaysia dari serangan FITNAH YAHUDIASIA!!
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
DAFTAR DIRI ANDA JADI PEMENANG BERIKUTNYA
Dari : Samul Ridwan Singapure: Terima kasih Mbah Agus Darma Nomer GHOIB Dari Mbah Benar-benar Tembus 8445 100% gol. saya sangat berterima kasih pada Mbah Agus Darma..Kini saya bisa Melunasi Hutang-hutang saya dan saya udah bisa buka usaha kecil-kecilan..Berkat usaha angka Ritual Ghoib dari Mbah Agus Darma..Bagi Anda yang udah menemukan Blog Mbah Agus Darma..sangatlah beruntung bagi Anda..Jika Anda menginginkan seperti saya silahkan Anda Call/sms di : 0823-8738-4409 Terima Kasih Mbah Agus Darma..Moga2 Succes selalu Buat Mbah Agus Darma..!!!!
Dari : Ibu Ayu Timur Leste " Terima Kasih yang amat dalam kepada Mbah Agus Darma…karena Angka Ghoib dari anda 100% gol..9323 Mantap…sekarang saya bisa bernapas lega mbah …Karena udah bisa melunasi hutang saya yang kalah karena main togel…Dan Moga2 Besok gol lagi Mbah..dan saya beli paket 4D lagi..!!! biar Bisa buat buka Usaha Mbah..Mohon Bantuan Angka Ritual Ghoib nya…Dan saya hanya bisa berpesan kepada siapa saja..jangan ragu-ragu untuk menjadi Member Mbah Agus Darma…Di Jamin Angka Ghoib Tembus 100%…Salam Succes
Ini adalah juga isu yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di DPR RI karena diduga kuat telah terjadi penggeseran tapal batas oleh Malaysia.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Syafruddin Tipe mengemukakan itu saat acara ”Sosialisasi Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sistem Informasi Pertahanan Negara” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (6/11).
Syafruddin menyatakan, 10 lokasi batas negara bermasalah itu ada lima di Kalimantan Barat dan lima di Kalimantan Timur. Sengketa lokasi perbatasan di Kalbar menyangkut Tanjung Datu, D400, Gunung Raya, Sungai Buah, dan Batu Aum. Lima lainnya di Kaltim adalah C500-C600, B2700-B3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, dan Pulau Sebatik.
Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TH Soesetyo memberi salah satu masalah yang muncul. Misalnya, Malaysia meminta Sungai Sinapad (Kaltim) sebagai wilayahnya. Sesuai perjanjian pada tahun 1915 dan pengukuran bersama, Sinapad berada di selatan batas air, yang masuk wilayah Indonesia.
”Kalau permintaan Malaysia diloloskan, Indonesia kehilangan 4.800 hektar lahan,” kata Soesetyo.
Contoh lain adalah Pulau Sebatik (Kaltim). Indonesia dirugikan karena garis batas negara bergeser ke selatan. Apabila garis itu disepakati, Indonesia kehilangan 103 hektar lahan.
Perbatasan sulit dipantau
Masalah lainnya, lanjut Syafruddin, adalah sulitnya memantau keberadaan 19.328 tugu perbatasan di sepanjang 2.004 kilometer garis perbatasan. Keberadaan 56 pos penjagaan dan minimnya personel TNI belum memadai untuk menjaga kedaulatan negara.
Syafruddin mengatakan, persoalan kedaulatan negara di perbatasan menjadi salah satu prioritas program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami berharap 10 masalah perbatasan di Kalimantan bisa selesai dalam perundingan,” katanya.
Perbatasan sepatutnya menjadi isu penting, lanjut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara dan nasib warga. Perbatasan masih identik dengan daerah tertinggal, masyarakat miskin, dan bergantung secara ekonomi pada Malaysia.
Awang mencontohkan, warga di Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Apokayan (Kabupaten Malinau) harus membayar bahan bakar minyak (BBM) Rp 25.000 per liter karena terpencil dan transportasi sulit. Program penyaluran BBM subsidi untuk menurunkan harga tidak banyak membantu warga di sana. (BRO)
sumber : kompas.com
Catatan : Sekitar 4.800 hektar lahan di batas-batas kedua negara diklaim secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya.
itu memang sudah tabiat negara malaysia, kalau tidak begitu bukan malaysia namanya.
Posting Komentar
kasih pendapat anda,